Primary tabs

Pembinaan Kepegawaian untuk Tenaga Kontrak

Penguatan kinerja baik ditilik dari kedisiplinan Aparatur Sipil Negara  maupun PTK (Pegawai Tenaga Kontrak) merupakan titik tolak ukur dalam peningkatan  out put yang tercantum dalam visi dan misi OPD, hal ini selalu fluktuatif baik di masa normal terlebih lagi di masa pandemi covid 19 ini, Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel yang merotasi kehadiran pegawai melalui skema Work from home sekarang beralih kembali ke sistem semula dimana semua lini ASN maupun PTK diwajibkan masuk kantor dengan jam kerja sebagaimana masa sebelum pandemi, akan tetapi merubah suatu kebiasaan yang hampir meninabobokan kedisiplinan membutuhkan konsistensi dan dasar kebijakan yang mengakar dan mengikat secara horizontal.

Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2021 kembali menggagas dan menawarkan sistematika baru dalam upaya meningkatkan ghiroh dalam bekerja dengan memompa  semangat pengabdian kepada publik. Beberapa kebijakan yang mengatur tata kedisiplinan yang berhulu pada kebijakan internal Dinas Sosial yang dalam hal ini  diterangkan dalam kontrak kerja PTK dengan Kepala Dinas Sosial.

Sekretaris Dinas Sosial bersama Kasubag Umum serta analisis Kepegawaian dalam temu koordinasi pembinaan kepegawaian ini menyampaikan bahwa kedisiplinan merupakan modal awal disamping ketrampilan teknis yang dibutuhkan dalam pelayanan publik yang berhaluan pada kebijakan Kementrian Sosial dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung demi terwujudnya  Good Governance. Adapun butir Tata Tertib yang disosialisasikan dan disepakati oleh PTK Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara Lain:

  1. Jam absensi/kerja dimulai pada Pukul :
  1. Senin s/d Kamis :
  • Masuk kerja                 :  07.30 WIB
    •   bagian administrasi diharuskan apkan dating lebih awal)
  • Istirahat                       : 12.00 – 13.00 WIB
  • Pulang Kerja               : 16.00 WIB
  1. Jumat
  • Masuk kerja                 : 07.30 WIB
    •                            bagian  administrasi diharuskan datang lebih awal)
  • Istirahat                       : 11.00 – 13.30 WIB
  • PulangKerja                : 16.30 WIB
  1. Pegawai honorer yang tidak melaksanakan apel pagi,apel sore,upacara atau olah raga serta terlambat masuk kerja sampai lima belas menit dari rentang waktu presensi yang ditentukan tanpa izin/keterangan yang sah dianggapTanpa Keterangan.
  2. Pegawai honorer yang pulang sebelum waktu istirahat dan terlambat masuk kerja setelah istirahat yang melanggar rentang waktu presensi yang telah di tentukan tanpa izin/keterangan yang sah dianggapTanpa Keterangan.
  3. Pegawai honorer yang pulang sebelum waktu yang ditentukan tanpa izin/keterangan yang sah dianggapTanpa Keterangan.
  4. Permohonan izin tidak melakukan presensi sidik  jari karena urusan pribadi dapat  disampaikan terlebih  dahulu melalui pesan WA/Tlp keatasan langsung/Bagian Kepegawian,jika yang bersangkutan tidak memungkinkan hadir dikantor terlebih dahulu dan selanjutnya  disusul  dengan pengisian Surat izin yang disampaikan ke Bagian Kepegawaian.
  5. Pemberian izin presensi sidik jari sebagaimana dimaksud point lima sebanyak empat kal idalam 1 (satu) bulan.
  6. Pegawai honorer yang mendapatkan penugasan dari Bidang-Bidang harus mendapatkan izin  dari atasan  pegawai yang bersangkutan dan menyampaikan Surat Perintah Tugas ke Bagian Kepegawaian.
  7. Permohonan izin sakit lebih dari satu hari melampirkan surat keterangan dari dokter/puskesmas.
  8. Pemberian izin tidak mengikuti upacara atau olahraga (halaman kantor Gubernur) karena urusan pribadi paling banyak dua kali dalam satu bulan. (khusus honorer administrasi).
  9. Surat  Keterangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada point 2 s.d 9 ditandatangani atasan langsung yang bersangkutan dan disampaikan ke Bagian Kepegawaian selambat – lambatnya tiga hari setelah pengajuan izin. Jika karena kelalaian pegawai tidak menyampaikan surat keterangan pemberian izin dimaksud dianggap tanpa keterangan.
  10. Tanpa keterangan tiga kali dalam satu bulan dikenakan Sanksi Surat Peringatan pertama dan seterusnya.
  11. Presensi Fingerprint dan absen manual pegawai Honorer akan ditarik/direkab setiap hari jumat selanjutnya akan diumumkan di grup Honorer DINAS SOSIAL setiap hari Senin.
  12. Pakaian/ seragam yang digunakan
  1. Senin-Kamis          :  Baju Biru dan Bawahan Gelap, Rok bagi perempuan
  2. Jumat                     :  Seragam Olahraga dan Batik
  3. Selama jam kerja tidak diperkenankan menggunakan sandal.
  1. Pemantauan kerja honorer dilapangan akan dilakukan oleh masing-masing Koordinator dengan menggunakan instrument kinerja pegawai honorer.
  2. Tahapan Pemberian Sanksi
  1. Peringatan satu kali secara lisan
  2. Surat peringatan pertama
  3. Surat peringatan ke dua
  4. Suratperingatan ke tiga
  5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Adapun skema tata tertib yang disampaikan diatas dilaksanakan sebagaimana mestinya di UPTD  Panti Sosial Binas Serumpun dan UPTD Panti Sosial Bina Laras mengingat adanya pola kerja yang bergantian (shift), diakhir pembinaan kepegawaian ini Denny Efandona selaku Kasubag Umum meminta agar setiap PTK mampu menjaga kebersihan lingkungan terdekatnya.

 

Sumber: 
Liputan langsung
Penulis: 
Denny Kamajaya S.Sos
Fotografer: 
Desfiansyah
Editor: 
Denny Efandona, SH