Primary tabs

Tugas Pokok & Fungsi

Mengacu pada Bab V Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai :

  1. Tugas 

      Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

      B. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi :

  1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial yang menjadi kewenangan Provinsi;
  2. Penyelenggaran kebijakan teknis di bidang sosial yang menjadi kewenangan Provinsi;
  3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial;
  4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial; dan
  5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi yang terdiri dari :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
  2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
  3. penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial;
  4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
  5. penyelenggaraan dan pengkoordinasian UPTD;
  6. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pembinaan dan promosi Aparatur Sipil Negara;
  7. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi,  mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Sosial meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas Sosial mengoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ditunjuk seorang sekretaris dengan dibantu oleh 3 (tiga) kepala sub bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang sosial yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
  2. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial;
  4. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  5. penyelenggaraan  fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan dan penyuluhan sosial. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Kasie Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Kasie Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Kasie Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
  3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
  4. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  5. penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dalam panti dan/atau lembaga;
  6. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

E. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Kasie Rehabilitasi Sosial Anak, Kasie Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dan Kasie Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Korban Perdagangan Orang. Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
  2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
  3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial tuna sosial,  korban penyalahgunaan NAPZA, dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
  4. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan data pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia;
  5. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga;
  6. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

F. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Kasie. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kasie Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Kasie Jaminan Sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan perlindungan sosial korban bencana alam;
  2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan perlindungan sosial korban bencana sosial;
  3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan jaminan sosial;
  4. penyelenggaraan pengelolaan dan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan sosial;
  5. penyelenggaraan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam panti dan/atau lembaga;
  6. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

G. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Kasie Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Kasie Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan;
  2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan penanganan fakir miskin perkotaan;
  3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
  4. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemberian bantuan penanganan fakir miskin;
  5. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam panti dan/atau lembaga;
  6. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

H. Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun.

UPTD Panti Sosial Bina Serumpun merupakan unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif bagi klien tertentu baik dalam  dan luar panti serta menjalin kerjasama dengan dinas/ instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala UPTD Panti Sosial Bina Serumpun setingkat pejabat eselon III dengan dibantu oleh tiga orang kepala sub bagian/seksi, yakni sub bagian tata usaha, seksi rehabilitasi, dan seksi Program dan Advokasi Sosial untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

  1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD;
  2. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
  3. pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan;
  4. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, fisik dan keterampilan;
  5. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjutan;
  6. pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi; dan
  7. pelaksanaan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial.

I. Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Laras “Hijrah”.

UPTD Panti Sosial Bina Laras “Hijrah” merupakan unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif dalam bentuk pembinaan/bimbingan fisik, mental, sosial, dan pelatihan keterampilan, resosialisasi, serta bimbingan lanjutan bagi penyandang mental ekspsikotik. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala UPTD Panti Sosial Bina Laras “Hijrah” setingkat pejabat eselon III dengan dibantu oleh tiga orang kepala sub bagian/seksi, yakni sub bagian tata usaha, seksi rehabilitasi, dan seksi Program dan Advokasi Sosial untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

  1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD;
  2. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
  3. pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan;
  4. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, sosial, fisik dan keterampilan;
  5. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut;
  6. pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi;
  7. pelaksanaan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial.