Primary tabs

Struktur Organisasi

                                                                                                                                

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 58 TAHUN  2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

DINAS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang       :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat          :  

1.   Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

                               

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan     :  

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  2. Kabupaten adalah cakupan wilayah daerah Provinsi yang dipimpin oleh bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  3. Kota adalah cakupan wilayah daerah Provinsi yang dipimpin oleh walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
  6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  7. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  8. Dinas Pendidikan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  9. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  10. Dinas Sosial adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  12. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (SATPOL PP dan sub kebakaran dan penyelematan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  16. Dinas Perhubungan adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  17. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, bidang persandian dan bidang statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
  20. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
  21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
  22. Dinas Pertanian adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
  23. Dinas Pangan adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
  24. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pengendalian pendudk dan keluarga berencana.
  25. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
  26. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
  27. Dinas Kehutanan adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
  28. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
  29. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
  30. Kepala Dinas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan eselon II atau jabatan tinggi pratama pada Dinas tertentu di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  31. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  32. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
  33. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan untuk periode  1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
  34. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
  35. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RENJA perangkat daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
  36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  37. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  38. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disingkat TAPKIN adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
  39. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
  40. Laporan Keterangan Pertangungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
  41. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
  42. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara.
  43. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara.

 

BAB V

DINAS SOSIAL

 

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal  49

  1. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
  2. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial yang menjadi kewenangan Provinsi;
  2. penyelenggaran kebijakan teknis di bidang  sosial yang menjadi kewenangan Provinsi;
  3. penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial;
  4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial; dan
  5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50

  1. Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri atas:
  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Umum;
  3. Subbagian Keuangan.
  1. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak;
  2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
  3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Korban Perdagangan Orang.
  1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
  1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
  3. Seksi Jaminan Sosial.
  1. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:
  1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
  2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
  3. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  1. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
  1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
  2. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
  3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
  1. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III  Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi

 

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 51

  1. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
  2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
  3. penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial;
  4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
  5. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
  6. pengoordinasian dan penyelenggaraan pembinaan dan promosi Aparatur Sipil Negara;
  7. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Kepala Dinas Sosial meliputi:
  1. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Sosial;
  2. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
  3. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang sosial meliputi bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan fakir miskin, bidang pemberdayaan dan penyuluhan sosial dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
  4. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang sosial;
  5. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang sosial;
  6. menyelenggarakan bidang bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan fakir miskin, bidang pemberdayaan dan penyuluhan sosial, serta UPTD;
  7. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang sosial;
  8. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang sosial;
  9. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Sosial;
  10. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup dinas;
  11. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Sosial;
  12. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang sosial;
  13. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial;
  14. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan promosi Aparatur Sipil Negara;
  15. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
  16. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 52

  1. Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi,  mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Sosial meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas Sosial mengoordinasikan bidang-bidang.
  2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang sosial yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
  2. penyelenggaraan dan  pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial;
  4. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  5. penyelenggaraan  fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Sekretariat meliputi:
  1. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas Sosial;
  2. memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang sosial yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
  3. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
  4. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial;
  5. penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
  6. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Sosial;
  7. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Sosial serta UPTD;
  8. mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Sosial;
  9. mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Sosial;
  10. mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Sosial;
  11. mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sosial;
  12. mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
  13. memverifikasi kajian dan pertimbangan;
  14. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  15. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  16. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 53

  1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial.
  2. Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Sosial;
  2. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
  3. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program;
  4. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
  5. pelaksanaan penyusunan laporan;
  6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Sosial;
  7. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
  8. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Subbagian Perencanaan meliputi:
  1. menyusun program kerja Subbagian Perencanaan;
  2. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sosial;
  3. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas Sosial;
  4. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Sosial serta UPTD;
  5. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Dinas Sosial;
  6. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Sosial;
  7. melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian perencanaan;
  8. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Sosial serta UPTD;
  9. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sosial;
  10. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
  11. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  12. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Subbagian Perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 54

  1. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial.
  2. Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
  2. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan;
  3. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
  4. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai;
  5. pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
  6. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;
  7. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  8. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Sosial;
  9. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Sosial;
  10. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Subbagian Umum meliputi:
  1. menyusun program kerja Subbagian Umum;
  2. merencanakan pengelolaan kearsipan;
  3. merencanakan pengelolaan kepustakaan;
  4. merencanakan pengelolaan data kepegawaian;
  5. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
  6. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;
  7. menyiapkan bahan efisiensi dan tata laksana;
  8. merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  9. merencanakan penyelenggaraan kehumasan Dinas Sosial;
  10. merencanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Sosial;
  11. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
  12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
  13. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Subbagian Umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 55

  1. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang di lingkungan Dinas Sosial.
  2. Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
  2. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
  3. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas Sosial;
  4. pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
  5. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  6. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
  7. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi:
  1. merencanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan;
  3. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
  4. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;
  5. merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
  6. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  7. merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
  8. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
  9. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
  10. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Subbagian Keuangan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  • Paragraf 3
  • Bidang Rehabilitasi Sosial
  • Pasal 56
  1. Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial.  
  2. Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
  2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
  3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial tuna sosial,  korban penyalahgunaan NAPZA, dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
  4. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan data pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia;
  5. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga;
  6. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi:

  1. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
  2. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
  3. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial tuna sosial,  korban penyalahgunaan NAPZA, dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
  4. memverifikasi hasil pengelolaan data pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia;
  5. mengendalikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  6. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
  1. Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

 

Pasal 57

  1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

(2)  Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan penyiapan bahan dan rancangan penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak;
  2. pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak;
  3. pelaksanaan pelayanan sosial dan perlindungan anak berhadapan dengan hukum;
  4. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan sosial anak dan pembinaan lembaga sosial anak;
  5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  6. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3)  Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak meliputi:

a. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis  pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;

b. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan pelayanan sosial rehabilitasi sosial anak terlantar;

  1. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan pelayanan sosial dan perlindungan anak berhadapan dengan hukum;
  2. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan pelayanan sosial dan perlindungan sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  3. merancang, mengembangkan dan membuat konsep pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak;
  4. menyiapkan bahan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan sosial anak dan pembinaan lembaga sosial anak;
  5. merencanakan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  6. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Pasal 58

  1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
  2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
  2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
  3. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
  4. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial lanjut usia;
  5. pelaksanaan perancangan dan pembuatan konsep pelayanan sosial lanjut usia, aksesibilitas dan perlindungan sosial lanjut usia, serta pembinaan lembaga sosial lanjut usia;
  6. pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  8. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
  1. Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia meliputi:
  1. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
  2. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
  3. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan rehabilitasi sosial lanjut usia;
  4. merancang dan membuat konsep pelayanan sosial lanjut usia, aksesibilitas dan perlindungan sosial lanjut usia, serta pembinaan lembaga sosial lanjut usia;
  5. mengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  6. merencanakan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  7. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  8. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang diabilitas dan lanjut usia serta pembinaan lembaga sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan
  9. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Pasal 59

  1. Seksi  Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi tuna sosial, korban penyalahgunaan NAPZA dan perdagangan orang.
  2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Korban Perdagangan Orang dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
    1. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis  rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, dan korban tindak kekerasan di dalam panti/atau lembaga;
    2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis  rehabilitasi sosial eks tuna susila di dalam panti/atau lembaga;
    3. pelaksanaan perencanaan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial RI;
    4. pelaksanaan perancangan dan pengkajian pelaksanaan rehabilitasi sosial eks tuna susila di dalam panti/atau lembaga;
    5. pelaksanaan merencanakan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA; 
    6. pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial, Korban Penyalagunaan NAPZA, dan Perdagangan Orang di dalam panti/atau lembaga;
    7. pelaksanaan perencanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan dan rehabilitasi sosial Tuna Sosial, Korban Penyalagunaan NAPZA, dan Korban Perdagangan Orang;
    8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
    9. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
    10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Korban Perdagangan Orang meliputi:
  1. menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, dan korban tindak kekerasan di dalam panti/atau lembaga;
  2. menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial eks tuna susila di dalam panti/atau lembaga;
  3. merencanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial RI;
  4. merancang dan mengkaji  pelaksanaan rehabilitasi sosial eks tuna susila di dalam panti/atau lembaga;
  5. merencanakan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA; 
  6. mengembangkan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial, Korban Penyalagunaan NAPZA, dan Perdagangan Orang di dalam panti/atau lembaga;
  7. merancang dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan dan rehabilitasi sosial Tuna Sosial, Korban Penyalagunaan NAPZA, dan Korban Perdagangan Orang;
  8. merencanakan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  9. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Paragraf 4

Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial

Pasal 60

  1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

(2)  Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan perlindungan sosial korban bencana alam;
  2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan perlindungan sosial korban bencana sosial;
  3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan jaminan sosial;
  4. penyelenggaraan pengelolaan dan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan sosial;
  5. penyelenggaraan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam panti dan/atau lembaga;
  6. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi:

  1. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana alam;
  2. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana sosial;
  3. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan teknis jaminan sosial;
  4. memverifikasi hasil pengelolaan dan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan sosial;
  5. mengoordinasikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam panti dan/atau lembaga;
  6. mengendalikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  7. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

                                              Pasal 61

  1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana alam.
  2. Seksi Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
    1. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana alam;
    2. pelaksanaan perencanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
    3. merencanakan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
    4. pelaksanaan perancangan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana alam;
    5. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pemberian bantuan tanggap darurat korban bencana alam;
    6. pelaksanaan perencanakan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan korban bencana alam;
    7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan:
    8. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
    9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  3. Uraian tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam meliputi:
  1. menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana alam;
  2. merencanakan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
  3. merencanakan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
  4. merancang dan merencanakan pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana alam;
  5. merencanakan dan mengembangkan pemberian bantuan tanggap darurat korban bencana alam;
  6. merencanakan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan korban bencana alam;
  7. merencanakan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  8. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 62

  1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana sosial.

(2)  Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana sosial;
  2. pelaksanaan perancangan dan pembuatan konsep pencegahan dan penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi;
  3. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
  4. pelaksanaan perencanaan pemberian bantuan keserasian sosial dan tanggap darurat korban bencana sosial;
  5. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  6. pelaksanaan perencanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan korban bencana sosial;
  7. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3)  Uraian tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial meliputi:

  1. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana social;
  2. merancang, merencanakan dan membuat konsep pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi;
  3. merancang, merencanakan dan mengembangkan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
  4. merencanakan pemberian bantuan keserasian sosial dan tanggap darurat korban bencana sosial;
  5. merencanakan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  6. merencanakan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan korban bencana sosial;
  7. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 63

  1. Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan jaminan sosial.
  2. Seksi Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis jaminan sosial;
  2. pelaksanaan perancangan dan mengembangkan pelaksanaan seleksi dan verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial;
  3. merencanakan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial;
  4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  5. merencanakan pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria jaminan sosial;
  6. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Jaminan sosial meliputi:

  1. menyiapkan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis jaminan sosial;
  2. merancang, merencanakan dan mengembangkan pelaksanaan seleksi dan verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan social;
  3. merencanakan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial;
  4. merencanakan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  5. merencanakan pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria jaminan sosial;
  6. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Jaminan Sosial dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Paragraf 5

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 64

  1. Bidang Penanganan Fakir Miskin melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin.
  2. Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan;
  2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan penanganan fakir miskin perkotaan;
  3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
  4. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemberian bantuan penanganan fakir miskin;
  5. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam panti dan/atau lembaga;
  6. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi:
  1. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan;
  2. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan s penanganan fakir miskin perkotaan;
  3. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
  4. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan penanganan fakir miskin dan penataan lingkungan sosial;
  5. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
  6. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan fakir miskin;
  7. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 65

  1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan.
  2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan menyiapkan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin perdesaan;
  2. pelaksanaan penyusunan dan perencanaan identifikasi dan pemetaan;
  3. pelaksanaan perencanaan verifikasi dan validasi  fakir miskin cakupan Provinsi;
  4. pelaksanaan perancangan, perencanaan dan pengembangan penguatan kapasitas dan pendampingan sosial;
  5. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pemberiaan bantuan penanganan fakir miskin perdesaan dan penataan lingkungan sosial;
  6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan fakir miskin perdesaan;
  8. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan meliputi:
    1. menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin perdesaan;
    2. menyusun dan merencanakan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
    3. merencanakan pelaksanaan verifikasi dan validasi  fakir miskin cakupan Provinsi;
    4. merancang, merencanakan dan mengembangkan pelaksanaan penguatan kapasitas dan pendampingan sosial;
    5. merencanakan dan mengembangkan pelaksanaan pemberiaan bantuan penanganan fakir miskin perdesaan dan penataan lingkungan sosial;
    6. merencanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
    7. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan fakir miskin perdesaan;
    8. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
    9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 66

  1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan.
  2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin perkotaan;
  2. pelaksanaan penyusunan dan perencanaan identifikasi dan pemetaan;
  3. pelaksanaan perencanaan verifikasi dan validasi  fakir miskin cakupan Provinsi;
  4. pelaksanaan perancangan, perencanaan dan pengembangan penguatan kapasitas dan pendampingan sosial;
  5. pelaksanaan perancangan, perencanaan dan pengembangan pemberiaan bantuan penanganan fakir miskin perkotaan dan penataan lingkungan sosial;
  6. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. pelaksanaan perencanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan fakir miskin perkotaan;
  8. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  9. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan meliputi :
    1. menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin perkotaan;
    2. menyusun dan merencanakan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
    3. merencanakan pelaksanaan verifikasi dan validasi  fakir miskin cakupan Provinsi;
    4. merancang, merencanakan dan mengembangkan pelaksanaan penguatan kapasitas dan pendampingan sosial;
    5. merencanakan dan mengembangkan pelaksanaan pemberiaan bantuan penanganan fakir miskin perkotaan dan penataan lingkungan sosial;
    6. merencanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
    7. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan fakir miskin perkotaan;
    8. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
    9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 67

  1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil.
  2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyiapan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
  2. pelaksanaan dan perencanaan identifikasi dan pemetaan;
  3. pelaksanaan perencanaan verifikasi dan validasi  fakir miskin cakupan Provinsi;
  4. pelaksanaan perancangan, perencanaan dan pengembangan penguatan kapasitas dan pendampingan sosial;
  5. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pemberiaan bantuan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil dan penataan lingkungan sosial;
  6. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
  8. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3)  Uraian tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi: 

  1. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
  2. menyusun dan merencanakan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
  3. merencanakan pelaksanaan verifikasi dan validasi  fakir miskin cakupan Provinsi;
  4. merancang, merencanakan dan mengembangkan pelaksanaan penguatan kapasitas dan pendampingan sosial;
  5. merencanakan dan mengembangkan pelaksanaan pemberiaan bantuan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil dan penataan lingkungan sosial;
  6. merencanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
  8. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Paragraf 6

Bidang Pemberdayaan Sosial

                         Pasal 68

  1. Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan dan penyuluhan sosial.
  2. Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
  3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
  4. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  5. penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam panti dan/atau lembaga;
  6. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial meliputi:
  1. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan teknis penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  2. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
  3. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  4. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  5. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  6. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan dan penyuluhan sosial;dan
  7. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 69

  1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat.
  2. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyiapan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
  2. pelaksanaan perancangan, perencanaan, dan pengembangan pemberdayaan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial lainnya;
  3. pelaksanaan perancangan, perencanaan, dan pengembangan pemberdayaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
  4. pelaksanaan perancangan, perencanaan, dan pengembangan pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) dan Unit Peduli Keluarga;
  5. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  6. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  7. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat meliputi:
    1. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
    2. merancang, merencanakan, dan mengembangkan pelaksanaan pemberdayaan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial lainnya;
    3. merancang, merencanakan, dan mengembangkan pelaksanaan pemberdayaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
    4. merancang, merencanakan, dan mengembangkan pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) dan Unit Peduli Keluarga;
    5. merencanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
    6. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
    7. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat; dan
    8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
  2. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Pasal 70

  1. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
  2. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyiapan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  2. pelaksanaan perancangan, perencanaan, dan pembuatan konsep pelaksanaan penyuluhan sosial masyarakat penyuluhan sosial keliling;
  3. pelaksanaan perancangan dan perencanaan  penyiapan, pengembangan dan kerja sama penyuluhan sosial;
  4. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
  5. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  6. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  7. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial meliputi:
    1. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
    2. merancang, merencanakan, dan membuat konsep pelaksanaan penyuluhan sosial masyarakat penyuluhan sosial keliling;
    3. merancang dan merencanakan pelaksanaan penyiapan, pengembangan dan kerja sama penyuluhan sosial;
    4. merencanakan dan mengembangkan pelaksanaan dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
    5. merencanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
    6. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
    7. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial; dan
  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Pasal 71

  1. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi sosial mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.
  2. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyiapan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  2. pelaksanaan perencanaan, dan pengembangan penggalian potensi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  3. pelaksanaan perencanaan  pengelolaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Provinsi;
  4. pelaksanaan pengembangan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  5. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  6. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  7. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial meliputi:
  1. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  2. merencanakan dan mengembangkan pelaksanaan penggalian potensi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  3. merencanakan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Provinsi;
  4. mengembangkan pelaksanaan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  5. merencanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  6. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  7. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

 

BAB XXVI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 456

  1. Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
  2. Jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
  3. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
  4. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
  6. Pembinaan administratif jabatan fungsional, diselenggarakan oleh sekretaris dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
  7. Pembinaan teknis Jabatan fungsional diselenggarakan oleh kepala bidang terkait meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

BAB XXVII

TATA KERJA

Pasal 457

  1. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala UPTD, kepala subbagian, kepala seksi dan jabatan fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan perangkat daerah lainnya.
  2. Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam hal kepala dinas berhalangan, untuk pertama kali diwakilkan kepada sekretaris, apabila sekretaris berhalangan, maka diwakilkan kepada bidang-bidang sesuai dengan tugas dang fungsinya.

BAB XXVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 458

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan unit pelaksana teknis yang baru.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 459

  1. Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:
  1. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
  2. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
  3. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
  4. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
  5. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
  6. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 11 Seri D);
  7. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 12 Seri D);
  8. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 13 Seri D);
  9. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 14 Seri D);
  10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 15 Seri D);
  11. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 16 Seri D);
  12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 17 Seri D);
  13. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 18 Seri D);
  14. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 19 Seri D);
  15. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 20 Seri D);
  16. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  1. Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

 

Pasal 460

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 

 

     Ditetapkan di Pangkalpinang

     pada tanggal     Desember 2016

 

         Plt. GUBERNUR

         KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

 

 

 

 

         YUSWANDI A. TEMENGGUNG

Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal     Desember 2016

 

                SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

 

 

 

 

          YAN MEGAWANDI

 

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016    NOMOR      SERI