Primary tabs

Rencana Strategis

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi PD. 2.1.1. Tugas Pokok Keberadaan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk pada bulan Oktober 2002 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya tugas dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diubah dengan Peraruran Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. 2.1.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial yang menjadi kewenangan Provinsi; 2. Penyelenggaran kebijakan teknis di bidang sosial yang menjadi kewenangan Provinsi; 3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial; 4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial; dan 5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 2.1.3. Susunan Organisasi Mengacu pada Bab V Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Sosial memiliki susunan organisasi yang terdiri dari : a. Kepala Dinas Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
  2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
  3. penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial;
  4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
  5. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
  6. pengoordinasian dan penyelenggaraan pembinaan dan promosi Aparatur Sipil Negara;
  7. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Sosial meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas Sosial mengoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ditunjuk seorang sekretaris dengan dibantu oleh 3 (tiga) kepala sub bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang sosial yang dilaksanakan oleh bidang-bidang; 
  2. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial;
  4. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan dan penyuluhan sosial. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Kasie Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Kasie Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Kasie Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
  3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
  4. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  5. penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dalam panti dan/atau lembaga;
  6. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Kasie Rehabilitasi 6 Sosial Anak, Kasie Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dan Kasie Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Korban Perdagangan Orang. Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
  2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
  3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial tuna sosial, korban penyalahgunaan NAPZA, dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
  4. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan data pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia;
  5. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga;
  6. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Kasie. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kasie Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Kasie Jaminan Sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan perlindungan sosial korban bencana alam;
  2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan perlindungan sosial korban bencana sosial;
  3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan jaminan sosial;
  4. penyelenggaraan pengelolaan dan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan sosial;
  5. penyelenggaraan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam panti dan/atau lembaga;
  6. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Kasie Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Kasie Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan;
  2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan penanganan fakir miskin perkotaan;
  3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
  4. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemberian bantuan penanganan fakir miskin;
  5. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam panti dan/atau lembaga;
  6. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun.

UPTD Panti Sosial Bina Serumpun merupakan unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif bagi klien tertentu baik dalam dan luar panti serta menjalin kerjasama dengan dinas/ instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala UPTD Panti Sosial Bina Serumpun setingkat pejabat eselon III dengan dibantu oleh tiga orang kepala sub bagian/seksi, yakni sub bagian tata usaha, seksi rehabilitasi, dan seksi Program dan Advokasi Sosial untuk menyelenggarakan fungsifungsi sebagai berikut :

  1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD; 
  2. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
  3. pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan;
  4. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, fisik dan keterampilan;
  5. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjutan;
  6. pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi;
  7. pelaksanaan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Laras “Hijrah”.

UPTD Panti Sosial Bina Laras “Hijrah” merupakan unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif dalam bentuk pembinaan/bimbingan fisik, mental, sosial, dan pelatihan keterampilan, resosialisasi, serta bimbingan lanjutan bagi penyandang mental ekspsikotik. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala UPTD Panti Sosial Bina Laras “Hijrah” setingkat pejabat eselon III dengan dibantu oleh tiga orang kepala sub bagian/seksi, yakni sub bagian tata usaha, seksi rehabilitasi, dan seksi Program dan Advokasi Sosial untuk menyelenggarakan fungsifungsi sebagai berikut: 

  1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD;
  2. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
  3. pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan;
  4. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, sosial, fisik dan keterampilan;
  5. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut;
  6. pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi;
  7. pelaksanaan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial. 

2.1.4. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Struktur Organisasi pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan Jaringan Kerja antar Bagian beserta nama Penanggung Jawab setiap Bagian tersebut.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Faktor Internal Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasinya, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja yakni kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Secara rinci faktor-faktor tersebut dapat dicermati pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1 Faktor Internal FAKTOR INTERNAL

Kekuatan

  1. Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
  2. Adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai;
  3. Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
  4.  Adanya Renstra PD;
  5. Terbitnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;
  6. Kelembagaan organisasi yang optimal;
  7. Adanya beberapa perda tentang penanganan PMKS;
  8. Lingkungan kerja yang kondusif

Kelemahan

  1. Belum validnya database PMKS;
  2. Belum terisinya jabatan fungsional peksos dan penyuluhan sosial;
  3. Belum optimalnya kerja sama lintas bidang;
  4. Belum terintegrasi secara optimal program-program dalam penanganan masalah-masalah sosial;
  5. Masih kuatnya ego sektoral bidang. 

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dukung oleh personil sebanyak 89 orang terdiri dari Kepala Dinas, Dekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Seksi/Subag, Fungsional dan Staf. Berikut ini adalah data pegawai sebagai sumber-sumber kekuatan pokok pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan   mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan  secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

2. Jaminan Sosial yaitu dimaksudkan adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk:

  • menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
  • menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya;
  • Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

3. Pemberdayaan Sosial dimaksud untuk :

  • memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
  • meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  • Pemberdayaan Sosial dilakukan melalui; peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.

4. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum.

  • Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
  • Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.  Advokasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
  • Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.  Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

5. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan tujuan :

  • meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
  • memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
  • mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
  • memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.