Primary tabs

Profesi Pekerja sosial

Profesi Pekerja Sosial

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar tahun 1945 dalam alinea IV bahwa tujuan berdirinya pemerintah Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan itu maka diselenggarakanlah pemerintahan yang mengatur sebaik-baiknya Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia untuk keberlangsungan hajat hidup orang banyak. Kesejahteraan umum ini bisa disebut juga kesejahteraan sosial yang menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Namun, das sein das solen, apa yang menjadi harapan dan kenyataan tidak sepenuhnya bisa selalu sejalan. Kesenjangan antara apa yang menjadi harapan dan kenyataan inilah yang menjadi masalah. Terkadang, tidak semua orang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Masalah-masalah individu dalam masyarakat menjadi masalah sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan anggota masyarakatnya untuk memecahkannya. Berbagai cara dilakukan untuk mewujudkan keberfungsian sosial yang lebih baik. Salah satunya dengan munculnya profesi Pekerja Sosial.

Menurut Charles Zastrow, pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan berfungsi sosial serta menciptakan masyarakat yang memungkinkan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pekerja Sosial pada dasarnya adalah sebuah pekerjaan profesional namun, di lembaga pemerintahan dibentuk pekerja sosial yang bersifat fungsional.

Pekerja sosial fungsional adalah salah satu jabatan fungsional tertentu yang diatur melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep./03/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya serta Keputusan bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05/HUK/2004 dan 09 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya, dengan adanya dasar tersebut Pekerja Sosial menjadi salah satu pekerjaan profesional di Indonesia. Secara resmi pekerja sosial diberi pengertian sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/ organisasi sosial lainnya.

Namun, kebanyakan dari masyarakat masih memandang dan menganggap istilah Pekerja Sosial sebagai suatu pekerjaan kerelaan (relawan), sehingga masih sering dipandang sebelah mata, tidak dihargai, bahkan terkadang dinilai “murah”. Padahal pekerja sosial berbeda dengan relawan sosial, menurut UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Pekerja sosial sendiri di luar negeri telah memiliki suatu posisi tertentu untuk pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat. Misalnya, di Australia, peran pekerja sosial di persidangan anak, pendapatnya sudah mendapat perhatian, rekomendasi yang diberikan oleh pekerja sosial mempunyai pengaruh dalam pembuatan putusan. Bahkan, rekomendasi pekerja sosial dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah di sana. Peran pekerja sosial sangat penting berkaitan dengan kemajuan suatu bangsa. Keterkaitan pekerja sosial dengan kesejahteraan sosial masyarakat sangat erat. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang pasti selalu ada di masyarakat memerlukan pendampingan salah satunya dari peran pekerja sosial.

Pekerja profesional seperti halnya profesi-profesi lain tentu mempunyai “nilai”. Baik nilai yang berkaitan dengan etika profesinya, juga “nilai jual” atas profesinya tersebut. Untuk pekerja sosial fungsional sendiri, tunjangan jabatannya sudah tertuang dalam peraturan mengenai tunjangannya. Sedangkan untuk pekerja sosial yang bekerja secara mandiri telah memasang “tarif”-nya sendiri.

Beberapa tahun belakang, posisi pekerja sosial di Indonesia sudah mulai mendapat tempat. Bahkan, pekerja sosial sekarang sudah seperti profesi lain yang sudah lebih dahulu dikenal, seperti dokter, psikolog, perawat, konsultan, dll. Namun, tidak semua orang bisa menjadi pekerja sosial. Beberapa faktor yang mempengaruhi suatu profesi adalah basic of knowledge (pengetahuan), basic of value (nilai-nilai), basic of skill (keterampilan). Tentu saja dalam profesi pekerja sosial faktor-faktor tersebut harus terpenuhi mengingat profesi ini sangat berhubungan dengan kemanusiaan. Hal pertama yang harus terpenuhi tentunya adalah pengetahuan.

Basic of Knowledge (Pengetahuan) maksudnya adalah pengetahuan dalam pekerjaan sosial, berkaitan dengan kemasyarakatan dan masalah-masalah di dalamnya. Pengetahuan bisa didapat secara formal dan non formal. Namun sebagai pekerja sosial profesional cara formal-lah yang menjadi bagian penting. Di Indonesia untuk pendidikan formal di tingkat perguruan tingginya, pekerja sosial kebanyakan berasal dari jurusan Kesejahteraan Sosial, dan untuk sekolah menengahnya ada Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS). Pengetahuan pun bisa didapat dari pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi referensi bagi pekerja sosial.

Faktor berikutnya adalah basic of values (nilai-nilai), dalam hal ini adalah nilai-nilai yang dianut oleh individu sebagai pekerja sosial dan nilai-nilai yang diakui dalam lingkungan pekerjaannya. Pekerja sosial harus bisa membawa nilai etika yang menjadi “pakem” dari profesinya, walaupun terkadang dan bisa saja bertentangan dengan nilai yang diyakini dirinya sebagai pribadi. Misalnya ketika dia harus bisa menerima klien apa adanya, walaupun dia tidak menyukai seseorang yang menggunakan tato.

Keterampilan (basic of skills) adalah faktor selanjutnya yang dibutuhkan. Ada keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai seorang pekerja sosial profesional. Seperti halnya dokter yang harus mampu membaca gejala-gejala penyakit, atau arsitek yang harus mampu membuat ukuran bangunan dengan perhitungan tertentu. Seorang pekerja sosial profesional pun harus mempunyai keterampilan tertentu yang bermanfaat untuk pemecahan masalah sosial dalam rangka mencapai keberfungsian sosial agar kesejehteraan sosial dapat terwujud. Salah satu keterampilannya adalah keterampilan komunikasi.

 

Bahwa peran pekerja sosial berada pada bagian 70-75% dan 20-25% untuk proses pencegahan, pemulihan dan peningkatan kesejahteraan sosial pada kelompok orang yang secara umum terdampak dari masalah sosial atau kelompok yang mengalami masalah psikologis yang tidak berat misalnya gangguan pada emosi dan tingkah laku yang tampak seperti rasa berduka, marah, takut dan perasaan bersalah. Sedangkan untuk psikolog berada pada proses pemulihan dan penanganan klinis pada bagian 1-3% terutama pada kelompok yang sudah mengalami trauma, depresi dan gangguan klinis. Wewenang untuk memberikan diagnosa pun berada di ranah psikolog bukan pekerja sosial. Sehingga dalam memberikan laporan pekerja sosial harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa agar tidak menjadi bahasa diagnosa.

Pekerja sosial bertugas melakukan pelayanan sosial. Pelayanan sosial ini dibagi menjadi dua yaitu pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung. Dalam pelayanan langsung tahapan-tahapan yang dilakukan adalah pendekatan awal/ intake/engagement yaitu tahap dimana trust (kepercayaan) klien terhadap pekerja sosial dibangun. Tahap ini penting karena dari sini lah menentukan apakah klien mau terbuka dan menceritakan masalahnya pada pekerja sosial.

Tahap selanjutnya adalah assessment yaitu proses menggali masalah dan kebutuhan klien. Berikutnya adalah perencanan, yaitu proses menyusun langkah intervensi, tujuan yang akan dicapai, membuat kontrak (berapa lama proses akan dilakukan, apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawab klien dan pekerja sosial). Lalu, intervensi yaitu pelaksanaan langkah-langkah yang sudah disusun untuk pemecahan masalah. Kemudian, evaluasi dan terminasi, yaitu pengakhiran proses pelayanan sekaligus meninjau ulang hal-hal yang sudah dicapai (keberhasilan pelayanan, hambatan-hamabatan selama pelayanan). Bila diperlukan dilakukan bimbingan lanjut untuk mengontrol pelayanan yang sudah diterima.

Untuk pelayanan tidak langsung terdapat beberapa proses, yaitu penyusunan perencanaan program pelayanan, pengkajian kebijakan yang sudah dibuat terkait pelayanan sosial, pengembangan model pelayanan dan evaluasi program pelayanan sosial. Tugas-tugas tersebut berkontribusi terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Melihat pentingnya fungsi dan peran pekerja sosial ini, ada baiknya pemerintah lebih memperhatikan lagi keberadaan profesi ini. Masih banyak masyarakat yang tidak mengenal pekerjaan ini. Padahal, profesi ini seperti ujung tombak pelaksanaan pemerintahan dalam hal mewujudkan kesejahteraan sosial bangsa. Karena tujuan dari pekerjaan sosial adalah membantu orang lain agar bisa membantu dirinya sendiri, bahkan bisa membantu orang lain lagi yang mengalami hal yang pernah ia rasakan (to help people to help themselves so they can help other).

 

Penulis: 
Dwi Ratna Lakitasari, S.Psi.
Sumber: 
1. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga, Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maret 2016. 2. Undang-undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 3. Kepmenpan No.3/m.pan./1/2004.

Artikel

15/03/2016 | Wuri Handayani. S.Psi
1,701 kali dilihat
22/03/2016 | Dwi Ratna Lakitasari, S.Psi.
889 kali dilihat
22/03/2016 | Denny Kamajaya. S.sos
286 kali dilihat
06/06/2016 | Dwi Ratna Laksitasari, S.Psi
177 kali dilihat
24/04/2015 | Wuri Handayani, S.Psi
177 kali dilihat