Primary tabs

Pelayanan Bidang Pemberdayaan Sosial

  1. Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan dan penyuluhan sosial.
  2. Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
  3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
  4. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  5. penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam panti dan/atau lembaga;
  6. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial meliputi:
  1. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan teknis penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  2. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
  3. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  4. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  5. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  6. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan dan penyuluhan sosial;dan
  7. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

 

Pasal 69

  1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat.
  2. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyiapan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
  2. pelaksanaan perancangan, perencanaan, dan pengembangan pemberdayaan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial lainnya;
  3. pelaksanaan perancangan, perencanaan, dan pengembangan pemberdayaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
  4. pelaksanaan perancangan, perencanaan, dan pengembangan pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) dan Unit Peduli Keluarga;
  5. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  6. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  7. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat meliputi:
    1. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
    2. merancang, merencanakan, dan mengembangkan pelaksanaan pemberdayaan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial lainnya;
    3. merancang, merencanakan, dan mengembangkan pelaksanaan pemberdayaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
    4. merancang, merencanakan, dan mengembangkan pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) dan Unit Peduli Keluarga;
    5. merencanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
    6. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
    7. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat; dan
    8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
  2. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

 

 

Pasal 70

  1. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
  2. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyiapan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  2. pelaksanaan perancangan, perencanaan, dan pembuatan konsep pelaksanaan penyuluhan sosial masyarakat penyuluhan sosial keliling;
  3. pelaksanaan perancangan dan perencanaan  penyiapan, pengembangan dan kerja sama penyuluhan sosial;
  4. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
  5. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  6. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  7. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial meliputi:
    1. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
    2. merancang, merencanakan, dan membuat konsep pelaksanaan penyuluhan sosial masyarakat penyuluhan sosial keliling;
    3. merancang dan merencanakan pelaksanaan penyiapan, pengembangan dan kerja sama penyuluhan sosial;
    4. merencanakan dan mengembangkan pelaksanaan dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
    5. merencanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
    6. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
    7. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial; dan
  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

 

Pasal 71

  1. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi sosial mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.
  2. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyiapan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  2. pelaksanaan perencanaan, dan pengembangan penggalian potensi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  3. pelaksanaan perencanaan  pengelolaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Provinsi;
  4. pelaksanaan pengembangan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  5. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  6. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  7. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial meliputi:
  1. menyiapkan bahan dan merancang penyusunan rumusan kebijakan teknis kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  2. merencanakan dan mengembangkan pelaksanaan penggalian potensi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  3. merencanakan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Provinsi;
  4. mengembangkan pelaksanaan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  5. merencanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  6. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  7. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.