Primary tabs

MENUJU MASYARAKAT INKLUSI, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN BERBASIS PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang disabilitas dan memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Tahun ini dipilih tema nasional peringatan Hari Disabilitas Internasional, yaitu “Menuju masyarakat inklusi, tangguh dan berkelanjutan”.

Lalu, sub tema yang disepakati dalam Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan peringatan Hari Disabilitas Internasional ini antara lain Penghidupan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas Menuju Masyarakat Inklusif; Meningkatkan Kehidupan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas Menuju Masyarakat Inklusif; Dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Kita Wujudkan Masyarakat Inklusif dan Berkesinambungan; Perubahan Sosial Disabilitas yang Tangguh Untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusif; dan Menuju Masyarakat Inklusif yang Berketahanan Sosial.   (kemenkopmk.go.id).

Istilah inklusi bagi beberapa orang mungkin terdengar akrab, namun bagi beberapa lainnya cukup asing. Saat ini, istilah inklusi sering digandeng dengan kata pendidikan, sehingga muncul istilah pendidikan inklusi, yang diketahui berarti sistem pembelajaran atau pelayanan pendidikan yang menyertakan anak didik baik yang berkebutuhan khusus (anak dengan disabilitas) dengan anak-anak lain secara bersama-sama tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya di sekolah regular.

Pada berbagai kesempatan peringatan Hari Disabilitas Internasional ini dikemukakan sebuah ide untuk menggunakan istilah inklusi dalam masyarakat. Inklusi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ketercakupan. Istilah ini sering diasosiasikan dengan keterlibatan penyandang disabilitas.

Masyarakat yang inklusif dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan berbagai bentuk perbedaan dan keberagaman diantaranya adalah keberagaman budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, serta termasuk juga didalamnya adalah keberbedaan kemampuan fisik/ mental yang selanjutnya kita sebut juga dengan difabilitas. (tentangdifabel.wordpress.com)

Masih adanya stigma negatif masyarakat tentang penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas mental dan intelektual, membuat perkembangan untuk mewujudkan masyarakat inklusi menjadi terhambat. Padahal dalam Pasal 7 Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bebas dari stigma. Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Selain hak tersebut, Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapat kesempatan berpartisipasi dan berinklusi di segala aspek kehidupan (Pasal 110 ayat 2(b)). Perlindungan hak penyandang disabilitas ini telah diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016, bahkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri sudah disahkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Mewujudkan cita-cita bangsa yang sudah dimaktubkan dalam undang-undang tersebut memang bukan perkara mudah. Namun, ketika masyarakat dan pemerintah bersinergi dan menyadari tanggung jawabnya masing-masing pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan, namun tetap harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pada akhirnya, masyarakat inklusi adalah kita semua dalam wilayah tertentu, yang saling bertanggung jawab untuk mengupayakan dan menyediakan kemudahan berupa bantuan layanan dan sarana agar masing-masing di antara kita dapat terpenuhi kebutuhannya, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya. (daksa.or.id)

Perwujudan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas bukan merupakan tanggung jawab pihak tertentu, namun merupakan aksi bersama karena menyangkut pula hak asasi manusia di dalamnya. Pemerintah sebagai penyedia kebijakan serta masyarakat sebagai pelaksana mempunyai perannya masing-masing.

Hal yang perlu untuk selalu kita ingat adalah bahwa Penyandang Disabilitas sama seperti kita pada umumnya. Bila kita mengingat lagi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas, maka kita yang sekarang “normal”, tanpa disabilitas bisa saja suatu waktu menjadi penyandang disabilitas, sehingga sepatutnya lah kita memperlakukan penyandang disabilitas sebagaimana mestinya mereka harus diperlakukan. Kesadaran ini akan dapat mendorong terwujudnya satu lagi cita-cita bangsa ini, yaitu masyarakat inklusi yang tangguh dan berkelanjutan.

 

Sumber: 
Kemenko PMK.go.id, wordpress.com, daksa.co.id
Penulis: 
Dwi Ratna Laksitasari, S.Psi | Denny Kamajaya. S.Sos
Fotografer: 
Denny Kamajaya. S.Sos
Editor: 
Drs. Wahyono

Berita

15/03/2016 | Hifrianto, SE
272 kali dilihat
15/03/2016 | Kasi Perencanaan Program
189 kali dilihat
21/07/2016 | Bidang Pemberdayaan Sosial
107 kali dilihat
04/03/2016 | Kasi Data dan Informasi
95 kali dilihat
Sambutan H. Aziz Harahad Selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi pada Pembukan Rakortek Forum SKPD
02/03/2017 | Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
85 kali dilihat
01/08/2016 | Bidang Bantuan dan Bencana Sosial Dinkessos Babel
84 kali dilihat
08/02/2017 | Bidang Daya sosial Dinsos Babel
75 kali dilihat
01/07/2015 | dennykamajayapranatahumas
74 kali dilihat
11/05/2015 | Dinkessos Babel
58 kali dilihat