Primary tabs

Evaluasi Update Data dan Bimtek Sistem Informasi Kesos Next Generation

Sejak Tahun 2002 angka kemiskinan di Provinsi Kep.Babel sebesar 11,62%, kemudian angka kemiskinan Tahun 2016 sebesar 5,04% hal ini menunjukan bahwa penanggulangan kemiskinan di pRovinsi kepulauan bangka belitung sudah sangat baik. tetapi dengan angka kemiskinan yang relatif rendah ini masih terdapat beberapa. berkaitan dengan kendala kualitas penargetan sasaran program kemiskinan, Pemerintah  REPUBLIK Indonesia telah mengembangkan Mekanisme UPDATE DATA untuk memfasilitasi penduduk miskin dan kurang mampu agar dapat mendaftarkan diri secara aktif (on demand application) dan diverifikasi secara obyektif serta didaftarkan ke dalam yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Melalui pelaksanaan UPDATE DATA, pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dapat dilakukan secara lebih dinamis dan, kemudian, kesalahan eksklusi (exclusion error) dalam penargetan program perlindungan sosial dapat diminimalkan ujar Kasubag Perencanaan Dinsos Prov. Babel Hifrianto SE.

pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Sosial Provinsi Kep. Babel yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Drs. Wayono., M.Si berpesan kepada peserta untuk dapat total dalam mengikuti setiap sesi karena peranan updating data merupakan ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan yang berbasis pada akurasi data. peserta terdiri dari utusan 7 Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Bapeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPS Provinsi Babel. berkaitan dengan kendala kualitas penargetan sasaran program kemiskinan, Pemerintah  REPUBLIK Indonesia telah mengembangkan Mekanisme UPDATE DATA untuk memfasilitasi penduduk miskin dan kurang mampu agar dapat mendaftarkan diri secara aktif (on demand application) dan diverifikasi secara obyektif serta didaftarkan ke dalam yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Melalui pelaksanaan UPDATE DATA, pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dapat dilakukan secara lebih dinamis dan, kemudian, kesalahan eksklusi (exclusion error) dalam penargetan program perlindungan sosial dapat diminimalkan.

saat ini Pemerintah telah memiliki Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) yang bersumber dari data Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015 dan dikelola  oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM), yang berisikan nama dan alamat 40 persen penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia, telah digunakan sebagai acuan data tunggal rumah tangga dan individu kurang mampu sasaran penerima bantuan program perlindungan sosial di Indonesia. Pemerintah dituntut untuk terus memperbaiki tingkat akurasi dan validitas data sasaran penerima program perlindungan sosial. Saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan sebuah mekanisme pemutakhiran Data Terpadu PPFM melalui Mekanisme UPDATE DATA. Dengan mekanisme ini, masyarakat kurang mampu yang belum menerima program perlindungan sosial, mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri kepada Unit Pengelola Data Rumah Tangga Kurang Mampu di daerah untuk kemudian diidentifikasi dan diverifikasi dengan menggunakan standar nasional yang telah ditentukan. Data masyarakat kurang mampu yang sudah terverifikasi, kemudian akan dianalisa di tingkat nasional sehingga menghasilkan Data Terpadu PPFM yang termuktakhirkan, dan digunakan sebagai dasar dalam penentuan sasaran penerima program perlindungan sosial di Indonesia. acara ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 2 sd 4 Mei 2018.

Sumber: 
Kasubag Perencanaan
Penulis: 
Denny Kamajaya. S.Sos
Fotografer: 
Denny Kamajaya. S.Sos
Editor: 
Hifrianto, SE