Primary tabs

Diseminasi Pedoman Peliputan Terorisme dan Peningkatan Profesionalisme Media Massa Pers dalam Meliput Isu Terorisme

Tindak terorisme adalah sebuah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan dianggap murni sebagai tindak pidana internasional dan melanggar hak asasi manusia dimana PBB mengeluarkan resolusi 1456 tahun 2003 yang menyatakan bahwa dalam menumpas terorisme negara-negara harus mengambil tindakan yang sesuai dengan kewajibannya menurut hukum internasional, dan setiap tindakan yang diambil untuk memberantas terorisme harus sesuai denan hukum internasional, termasuk hukum HAM internasional, hukum pengungsi internasional dan hukum humanditer.

secara praktis wartawan dalam kajian profesinya berkewajiban menjaga kepentingan publik, harus cermat dalam mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi serta menjaga keberimbangan dan indepensi. dalam proses peliputannya wartawan harus berpegang teguh pada KEJ (Kode Etik Jurnalistik), dimana salah satu indikatornya adalah adanya informasi yang teruji, mampu membedakan fakta dan opini, mengutamakan asas praduga tak bersalah, serta melindungi terhadap narasumber dan orang-orang yang berisiko.

Wartawan perlu selalu mengingat bahwa tugas utama jurnalistik adalah mengungkap kebenaran dimana kebenaran dalam jurnalistik sendiri bukan kebenaran yang bersifat mutlak tetapi kebenaran bersifat fungsional, yakni kebenaran yang diyakini pada saat itu dan terbuka untuk koreksi.

Adapun secara ringkas pedoman peliputan terorisme meliputi :

  1. Wartawan selalu menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas diatas kepentingan berita.
  2. Wartawan selalu menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan jurnalistik.
  3. Wartawan harus mampu menghindari pemberitaan yang berpotensi mempromosikan dan memberikan legitmasi maupun glorifikasi atas tindakan terorisme ,maupun pelaku terorisme.
  4. Wartawan dalam penyiaran langsung tidak diperkenankan melaporkan secara rinci peristiwa pengepungan dan upaya aparat dalam melumpuhkan tersangka terorisme.
  5. Wartawan harus berhati-hati agara tidak memberikan atribusi, gambaran dan stigma yang tidak relevan atas ras dan agama.
  6. Wartawan harus selalu menggunakan kata terduga terhadap orang yang ditangkap oleh aparat atas azas praduga tidak bersalah.
  7. Wartawan wajib menghindari mengungkap rincian modus operandi tidak pidana terorisme seperti cara merakit bom, komposisi, tehnik yang dapat memberikan inspirasi kepada publik.
  8. Wartawan tidak menyiarkan foto atau adegan korban terorisme yang berpotensi menimbulkan kengerian dan pengawalan traumatik.
  9. Wartwan wajib menghindari peliputan keluarga terduga teroris untuk mencegah diskriminasi dan pengucilan oleh masyarakat.
  10. Wartwan dalam upaya merekontruksi kejadian harus melakukanya secara bijak dan simpatik pada saat menemui keluarga korban.
  11. Wartawan harus mampu memilih pengamat sebagai narasumber yang kredibel, berkompetensi terkait latar belakang masalah sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh terhadap fakta yang diberitakan.
  12. Wartawan perlu memikirkan ulang pada saat menerima undangan meliput sebuah tindakan aksi terorisme.
Sumber: 
Peraturan Dewan Pers Indonesia Nomor 01/Peraturan-DP/IV/2015
Penulis: 
Denny Kamajaya. S.Sos
Fotografer: 
Denny Kamajaya. S.Sos
Editor: 
Fitra Mayarini . S.St