15/04/2016
Denny Kamajaya. S.Sos - Dinas Kesejahteraan Sosial Prov. Kep. Babel
Tanjung sangkar- Gubernur Provinsi Bangka Belitung Bpk. H. Rustam Effendi, SE secara simbolik memberikan paket bantuan kepada masyarakat Desa Tanjung Sangkar dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh...
22/03/2016
Denny Kamajaya. S.sos - Lilik Mulyadi, Marlina, Soetodjo Wagiati, Anna Voltz, Hukum Online
Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum 1. Pengertian Anak Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang...
22/03/2016
Dwi Ratna Lakitasari, S.Psi. - 1. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga, Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maret 2016. 2. Undang-undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 3. Kepmenpan No.3/m.pan./1/2004.
Profesi Pekerja Sosial Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar tahun 1945 dalam alinea IV bahwa tujuan berdirinya pemerintah Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum....
15/03/2016
Wuri Handayani. S.Psi - Aturan Perundangan Jabatan Pekerja Sosial
“MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL”                        Sebagai bagian...
24/04/2015
Wedius Virkiyan, S.Sos -
Penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan global. Kenyataan tersebut menuntut professionalme aparatur dalam pelaksanaan...
24/04/2015
Rumiyanto, SH - BKD Babel
Negara mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law). Hal ini sebagaimana ditegaskan...
24/04/2015
Wuri Handayani, S.Psi - Dinas Kesejahteraan Sosial Babel
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pelayan publik yang memberikan pelayanan kepada  masyarakat. PNS dituntut untuk bekerja secara professional, jujur dan melayani masyarakat dengan baik....
24/04/2015
Agung Dwi Chandra,ST,MSE - Bappeda Babel
Abstract : Studi ini berusaha untuk memberikan gambaran tentang potensi keuntungan dari pemenuhan sendiri akan kebutuhan sayur-sayuran di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mula-mula...
24/04/2015
Surianto S.Sos - Diskominfo Babel
I. Pendahuluan   Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dirancang sebagai alat kontrol penyelenggaraan Negara, Badan Publik, Lembaga Negara, Organisasi agar penyelenggaraan dan...
24/04/2015
Surianto S.Sos - Diskominfo Babel
1. Latar Belakang Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang cukup signifikan seiring dengan tuntutan diera globalisasi saat ini, sehingga disahkannya Undang-undang...
24/04/2015
Surianto S.Sos - Diskominfo Babel
Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia sekarang ini, maka dituntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu paradigma sistem pemerintahan...

Pages

Artikel Populer

15/03/2016 | Wuri Handayani. S.Psi
1,681 kali dilihat
22/03/2016 | Dwi Ratna Lakitasari, S.Psi.
886 kali dilihat
22/03/2016 | Denny Kamajaya. S.sos
286 kali dilihat
06/06/2016 | Dwi Ratna Laksitasari, S.Psi
177 kali dilihat
24/04/2015 | Wuri Handayani, S.Psi
177 kali dilihat

Search & FilterFasilitas pencarian data

Format : YYYY-MM-DD, Ex : 2014-12-31